Ini Alasan Menkominfo Blokir Telegram

Alasan Telegram Diblokir – Pemerintah melalui Menkominfo baru saja memblokir salah satu jejaring sosial yang cukup populer yakni Telegram. Hal tersebut pun langsung menuai pro dan kontra di masyarakat. Namun, rupanya Menkominfo sendiri memiliki alasan untuk melakukan hal tersebut. Dilansir dari detik.com, pemblokiran terhadap Telegram tersebut harus dilakukan Menkominfo karena layanan tersebut yang bermuatan negatif.

Alasan Telegram Diblokir

Konten negatif yang dimaksud tersebut adalah propaganda radikalisme, terorisme, paham kebencian, ajakan atau cara untuk merkit bom, cara melakukan penyerangan, gambar yang tak senonoh, dan lain-lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurutnya ada 17 ribu lebih halaman yang mengandung beberapa unsur tersebut. “Di Telegram, kami cek ada 17 ribu halaman mengandung terorisme, radikalisme, membuat bom, dan lainnya, semua ada. Jadi harus diblok, karena kita anti radikalisme,” papar Rudiantara.

Lebih lanjut dirinya juga mengungkapkan telah mengkonsultasikan temuan tersebut kepada beberapa pihak diantaranya adalah Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, untuk segera mengeksekusi pemblokiran Telegram.

Di sisi lain, Telegram sendiri telah angkat bicara atas langkah yang dilakukan Pemerintah Indonesia tersebut. Pavel Durov sang pencipta Telegram mempertanyakan masalah pemblokiran tersebut yang diklaim tanpa pemberitahuan dan koordinasi dengan Telegram. Namun, Menkominfo pun menanggapi santai pernyataan dari pencipta Telegram tersebut. “Kalau Google ada kantor perwakilan di Singapura, Twitter ada Indonesia, kalau Telegram ini komunikasi harus lewat web service mereka. Mereka protes, kok kita tidak diajak bicara tahu-tahu diblokir,” ungkapnya.

Tak hanya itu saja, Menkominfo juga tidak menutup kemungkinan untuk dapat memblokir sosial media lain jika dianggap masih meloloskan konten negatif seperti yang ada di Telegram. Menurutnya, penyebaran konten negatif saat ini dibagi menjadi dua yakni melalui situs web dan media sosial. Untuk situs internet, pemerintah mengklaim masih bisa mengontrol dengan mudah, namun untuk media sosial menurutnya sangat sulit untuk di kontrol. “Kalau situs cepat dikontrol oleh Menkominfo. Sementara media sosial itu kan melibatkan pemerintah dan pelakunya sendiri,” kata Rudiantara usai menghadiri deklarasi anti radikalisme di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Jabar.

Top