Bicara Soal Pajak, Ini Kata Twitter Indonesia

Twitter Tanggapi Soal Pajak OTT di Indonesia – Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia telah mengungkap soal aturan-aturan terkait pajak bagi OTT asing yang beroperasi di Indonesia. Selain Google, Twitter juga menjadi salah satu yang menjadi sorotan pemerintah terkait urusan pembayaran pajak. Mengapa tiba-tiba jadi sangat gencar membicarakan pajak?

twitter tanggapi soal pajak ott di indonesia

Ya, masalah pajak menjadi perhatian pemerintah karena perusahaan-perusahaan OTT asing masih belum menjadi badan usaha tetap (BUT). Terkait soal ini, Twitter-pun angkat bicara.

Seperti informasi yang dikutip dari KompasTekno, Jumat (30/09/2016) dalam kesempatannya Roy Simangunsong selaku Country Bussiness Head Twitter Indonesia mengatakan, “Semua dalam proses, saya tidak akan memberikan respon soal ini. Bagi saya, semua yang diminta itu sedang berjalan,” Ungkapnya.

separator

Roy kemudian menambahkan bahwa pihak perusahaan juga terus menjalin komunikasi dengan pemerintah terkait hal ini. Pihak Twitter juga berusaha memenuhi apa yang dipersyaratkan pemerintah Indonesia.

Perlu diketahui, terkait urusan pajak ini Google Indonesia bahkan sempat dikabarkan terancam ditindak pidana karena nunggak bayar pajak. Harapannya, ke depan nantinya semua OTT asing yang telah memiliki badan usaha tetap di Indonesia akan mematuhi aturan tersebut sehingga kedua belah pihak akan sama-sama diuntungkan.

Kembali ke Twitter, kemudian Roy mengatakan “Perusahaan akan melihat masalah ini. Sejauh ini komunikasi masih berjalan,” ujar Roy.

Roy sendiri lalu menegaskan, untuk melalui proses tersebut bukanlah hal yang sederhana. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan seperti ketentuan yang berlaku.

“Semua masih dalam proses. Di Indonesia itu regency. Banyak proses yang harus dilalui, ada banyak hal. Kalau harus menjawab kekurangan apa, yang menjawab dari pemerintah Indonesia,” tambah Roy lagi.

Twitter sendiri di Indonesia masih menjadi kantor perwakilan, sehingga transaksi bisnis di Tanah Air tidak berpengaruh ke pendapatan negara. Dengan kata lain, belum menjadi wajib pajak. Selain Twitter, perusahaan raksasa lain yang sedang disorot pemerintah terkait pajak antara lain Google, Yahoo, dan Facebook.

Bukan hanya di Indonesia, kabarnya Thailand juga akan mulai merencanakan untuk memberlakukan aturan tersebut.

Top