Ini Update Aturan TKDN Terbaru

Titik Cerah Geger TKDN – Beberapa waktu yang lalu, aturan TKDN membuat pemberitaan sedikit panas. Pasalnya, untuk aturan yang diajukan Pemerintah secara default mendapatkan tolakan dari para pengusaha telepon pintar di tanah air. Pasalnya, menurut para pengusaha, terjadi perbedaan persepsi yang fatal antar TKDN software dan TKDN hardware. Pasalnya, menurut pengusaha TKDN hardware akan segera dijauhi oleh para pengusaha lantaran biaya investasinya dirasa lebih mahal ketimbang TKDN software.

ini update aturan tkdn terbaru

Akhirnya setelah sekian lama kisruh ini berjalan, Pemerintah selaku pemegang otoritas tertinggi di Tanah Air mengambil kewenangannya untuk menetapkan kebijakan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri tersebut. Dilansir dari Okezone (1/7/2016), aturan TKDN yang terbaru tersebut akan memiliki dua skema sebagai berikut :

  1. TKDN Hardware: Manufaktur 70 persen, Pengembangan 20 persen, Aplikasi 10 persen
  2. TKDN Software: Aplikasi 70 persen, Pengembangan 20 persen, Manufaktur 10 persen

Melihat Skema tersebut, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya, seluruh pemain pasar telepon pintar di Indonesia memiliki dua opsi untuk dipilih. Pertama, mengutamakan TKDN Hardware, atau kedua, mengutamakan TKDN Software. Pengutamaan ini bukan berarti aspek lainnya luput dari aturan TKDN tersebut.

separator

Pasalnya, merujuk pada ketentuan tersebut, pengusaha telepon pintar yang akan fokus pada TKDN Hardware wajib memiliki fasilitas produksi dalam negeri sebesar 70 persen. Selain itu, investasi terhadap pengembangan produk yang mengutamakan komponen dalam negeri juga harus masuk ke angka 20 persen. Sedangkan untuk Aplikasi yang merupakan bagian dari Software-pun ikut masuk dengan angka 10 persen dalam negeri. Sedangkan sisanya, manufaktur 30 persen, pengembangan 80 persen, dan aplikasi 90 persen dapat diboyong dari luar negeri.

Sebaliknya, untuk pengusaha yang fokus pada Komponen dalam Negeri bidang software, maka wajib menggunakan sumber daya dari Indonesia 70 persen. Sedangkan untuk investasi pengembangan di Indonesia atas softwarenya sama 20 persen pula, dan terakhir untuk manufaktur hanya 10 persen. Itu artinya, 30 persen Aplikasi boleh dari luar negeri, 80 persen pengembangan juga dari luar negeri, serta 90 persen manufaktu juga boleh impor.

Rencananya, aturan ini akan ditandatangani seusai lebaran. Sedangkan masa berlakunya akan efektif pada tahun depan tepat pada tanggal 1 Januari. Untuk kelengkapan peraturan, ada baiknya menunggu hingga aturan tersebut dinyatakan berlaku. Baca juga Advan Punya Jalur Sendiri Hadapi TKDN dan Presiden Direktur Erajaya, Budiarto Halim mengeluh tentang distributor ponsel resmi di Indonesia.

Top