Bagaimana Kelanjutan Aturan Untuk OTT Asing?

Sudah Sejauh Mana Proses Pemberlakuan Aturan Bagi Over The Top? – Pada bulan Mei lalu, pemerintah telah mengumumkan bahwa saat itu tengah melakukan uji publik Rancangan Peraturan Menteri (RPM). Aturan tersebut bukan lain adalah terkait dengan penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet. Lalu, sejauh ini sedah sampai mana perkembangan peraturan tersebut?

sudah sejauh mana proses pemberlakuan aturan bagi over the top

Dalam hal ini, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara mengatakan bahwa saat ini peraturan yang disebut sebagai RPM over the top itu telah selesai dalam tahap uji publik. Tepatnya pada tanggal 26 Mei lalu, semua masukan publik telah diterima oleh pemerintah.

Saat ini, masukan juga naskah peraturan yang ada akan dimulai untuk mengatur Google, Facebook, Netflix, dan juga layanan sejenisnya, masih dalam proses pembahasan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Berdasarkan informasi yang dikutip dari KompasTekno, Kamis (09/06/2016), “Sudah selesai uji publik sejak akhir Mei lalu. Tapi sekarang masih proses. Kami sedang bahas dengan Kemenkeu untuk persoalan pajaknya,” Ungkap Rudiantara.

Pihaknya lalu menambahkan, bahwa saat ini masih belum bisa memastikan waktu kapan selesainya pembahasan tersebut. Karena, selain dengan Kementerian Keuangan, RPM OTT juga akan dibahas dengan instansi pemerintah lainnya yang terkait.

Itu artinya, masih belum ada keputusan bagaimana nantinya peraturan untuk para OTT asing tersebut.

Di lain kesempatan, Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemenkominfo, Ismail Cawidu mengatakan bahwa RPM OTT asing tersebut juga akan dibahas termasuk bersama Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

“Kami berharap peraturan ini bisa selesai secepatnya lah,” pungkasnya.

Seperti yang sempat dibahas beberapa waktu lalu, bahwa peraturan RPM tersebut nantinya salah satu adalah akan meminta para penyedia layanan OTT mendirikan badan usaha tetap (BUT) di Tanah Air. Hal tersebut tentu berkaitan dengan pajak yang juga harus ditanggung oleh para perusahaan.

Selain itu, yang merupakan bagian dari naskah tersebut yang saat ini masih belum dibakukan adalah untuk meminta penyedia layanan membersihkan diri dari konten-konten bernuansa pornografi dan juga kekerasan.

Untuk poin ini juga untuk mengantisipasi agar ke depannya tak akan ada masalah lagi seperti tuntutan yang baru saja diajukan ICMI terhadap Google dan YouTube. Baca juga Permintaan ICMI Terkait Pemblokiran Google dan YouTube Dikecam Banyak Pihak dan Akhirnya Keputusan Menkominfo Haruskan OTT Asing Bayar Pajak

Top