Aturan TKDN Baru Hidup, Sudah Digugat

TKDN 5 Kategori Dipermasalahkan – Ajang bisnis gadget di pasaran internasional termasuk Indonesia menuntut pemerintah di setiap negara untuk bergerak cepat sebagai penengah. Pasalnya, dengan tingkat konsumsi telepon pintar yang luar biasa bisa ditebak pihak yang paling diuntungkan adalah negara yang menjadi domisili utama produsen gadget tersebut. Alhasil, negara konsumen hanya akan menikmati telepon pintarnya saja tanpa akibat positif jangka panjang dari segi pembangunan masal.

aturan tkdn baru hidup sudah digugat

Di Indonesia, hadirnya pemerintah dalam urusan ini sempat di sebarkan masalah TKDN alias tingkat komponen dalam negeri. Aturan ini akan membagi tingkat investasi berdasarkan kategori hardware dan software yang seharusnya dipatuhi oleh pengusaha gadget yang memasarkan produknya di Indonesia. Sebagaimana diketahui, sebelumnya lima kategori ini sempat disebut menyusahkan lantaran menghambat investasi para pemain industri gadget di tanah air.

Lima skema kandungan komponen lokal perangkat 4G yang batal adalah soal pilihan investasi dalam bentuk 100 persen hardware; 75 persen hardware dan 25 persen software; 50 persen hardware dansoftware; 25 persen hardware dan 75 persen software; serta 100 persen software.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), I Gusti Putu Suryawirawan menyatakan bahwa dari lima kategori tersebut yang tak pernah diterapkan adalah skema softwarehardware 75:25 persen dan 50:50 persen. Di sisi lain, Lee Kang Hyun selaku Wakil Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) mengatakan, opsi 100 persen software tidak adil bagi para vendor yang sudah menginvestasi di Indonesia dengan membangun pabrik untuk merakit komponen hardware.

Lee menyatakan bahwa investasi untuk membuat pusat penelitian software di Indonesia tak lebih mahal ketimbang membuat pabrikan hardware di Indonesia. Alhasil, banyak investor yang siap membuat hardware malah jadi kabur melihat ketentuan ini. Selain itu, biaya pendirian pabril dan operasionalnya saat ini masih lebih mahal ketimbang mendatangkan barang secara impor.

Memanggapi hal tersebut, pemerinta sedang menggodok peraturan terbaru tentang TKDN. Rencananya pemerintah akan membagi skema baru berdasarkan rentang harga jual ponsel pintar di Indonesia. Sebagai contoh, bila hanya investasi software, maka vendor diizinkan mengimpor ponsel 4G LTE yang harganya Rp 8 juta atau lebih ke Indonesia. Baca juga Ikuti Aturan Main Pemerintah, Hisense Bakal Penuhi TKDN Software dan Menkominfo Imbau Vendor Smartphone Untuk Tidak Curangi TKDN.

Top