Enggan Bayar Pajak, Kantor Google Perancis Disegel Polisi!

Konsekuensi Tolak Bayar Pajak, Operasional Kantor Google Perancis Dihentikan Paksa – Baru-baru ini terdengar bahwa kantor Google Paris, Perancis telah mengehentikan operasinya. Kabarnya, kemarin hari Selasa pagi waktu setempat, pihak kepolisian dan penyidik pajak telah menggrebek kantor yang berlokasi di dekat Stasiun Kereta Api Gare Saint-Lazera itu.

konsekuensi tolak bayar pajak operasional kantor google perancis dihentikan paksa

Seluruh karyawan yang pada saat itu sedang bekerja seperti biasa, menyaksikan langsung kejadian tersebut. Bahkan bukan hanya digrebek saja, bahkan kantorpun langsung disegel. Hal ini dilakukan atas konsekuansi yang harus ditanggung Google karena enggan membayar pajak.

Berdasarkan informasi dari Cnet yang dilansir melalui halaman KompasTekno, Rabu (25/05/2016) tertulis bahwa pemerintah Perancis telah meminta Google untuk membayar pajak sebesar 1,7 triliun dollar AS atau setara dengan Rp 23 triliunan. Mengapa sebesar itu pajaknya?

Nilai tersebut telah dianggap wajar karena melalui perhitungan dari keuntungan yang selama ini diraup oleh Google di negara tersebut. Namun, sayangnya, Google dianggap tak cepat merespon permintaan pemerintah.

Dalam hal ini, juru bicara Google langsung saja memberi tanggapannya. Ia mengindikasikan bahwa pihaknya tak memiliki permasalahn soal pajak, namun akan memproses masalah ini lebih lanjut dengan pihak-pihak berwenang di Perancis.

Dalam keterangannya, seperti yang dikutip dari sumber yang sama, “Kami mematuhi hukum pajak di Perancis, seperti negara-negara lain. Kami juga bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang untuk menjawab pertanyaan,” Ungkapnya.

Kasus semacam ini rupanya bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, perusahaan raksasa yang berpusat di Montai View, California, AS ini juga pernah terlibat kasus berkaitan soal pajak di Perancis. Pada kasus sebelumnya, Google diduga mentransfer transaksi bisnisnya di Perancis ke Irlandia. Kasus yang menjerat saat ini, sebetulnya juga telah mulai dicurigai sejak bulan Februari lalu.

Melihat kasus seperti ini, tentu saja kita melihat pada keberadaan Google di Tanah Air. Di Indonesia, Google juga sempat menjadi sorotan pemerintah untuk urusan perpajakan. Hal ini, seperti yang beberapa waktu telah diberitakan bahwa Menteri Komunikasi dan Infomrasi menuntut agar Google segera mendirikan Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Lalu, bagaimana kelanjutan proses kebijakan Google dan OTT asing lannya di Indonesia? Baca juga Akhirnya Keputusan Menkominfo Haruskan OTT Asing Bayar Pajak dan Pemerintah Bakal Keluarkan Aturan Bagi OTT Asing

Top