Peraturan Turun, OTT Asing Harus Bayar Pajak!

Akhirnya Keputusan Menkominfo Haruskan OTT Asing Bayar Pajak – Beberapa waktu lalu, sekitar pertengahan Maret telah diumumkan bahwa pemerintah akan bertindak tegas terhadap OTT asing. Salah satunya adalah dengan memberlakukan peraturan yang harus dipenuhi oleh OTT asing untuk tetap beroperasi di Indonesia. Setelah menunggu beberapa pekan, akhirnya peraturan tersebut resmi diturunkan oleh Menkominfo.

akhirnya-keputusan-menkominfo-haruskan-ott-asing-bayar-pajak

Dalam hal ini, Menkominfo menjadikan sorotan utamanya berada pada persoalan pajak. Karena memang selama ini OTT asing yang beroperasi di Indonesia masih belum melakukan pembayaran pajak, padahal penghasilan mereka yang diperoleh dari aksesnya di Indonesia sangatlah besar.

Dalam Surat Edaran nomor 3 tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top/OTT), Kominfo pastikan seluruh penyedia layanan OTT tersebut harus membayar pajak, termasuk OTT Asing.

Dalam Pasal 5.3 seperti yang dilansir melalui halaman Okezone, Jumat (01/04/2016) tertulis, “Selain penyedia layanan Ovet the Top ketentuan sebagaimana disebut dalam angka 5.2, Layanan Over the Top dapat disediakan oleh perorangan atau badan usaha asing dengan ketentuan wajib mendirikan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk Usaha Tetap didirikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.”

Memang sebelumnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara telah menghimbau agar OTT asing membayar pajak. Hal ini telah disampaikan pada beberapa kesempatan.

Pengadaan pajak tersebut juga memiliki alasan tersendiri, yaitu yang pertama adalah terkait dengan customer service atau jenis pelayanan. Kemudian yang kedua adalah consumer protection dan yang ketiga adalah terkait hukum perpajakan yang ada di Tanah Air. Dengan begitu, mau tidak mau seluruh OTT Asing harus mematuhi peraturan tersebut.

Sayangnya, peraturan yang turun dari pemerintah tersebut masih belum dibarengi adanya sanksi tegas jika OTT Asing belum mematuhi peraturan tersebut. Jadi, kemungkinan besar tanpa disertai sanksi tegas, aturan tersebut masih belum terlalu kuat.

Untuk hal ini, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo mengatakan bahwa untuk sanksinya, masing-masing terdapat pada Undang-Undang atau aturan yang dilanggar.

Akankah Pemerintah Memblokir OTT Asing yang melanggar aturan? Baca juga Pemerintah Bakal Keluarkan Aturan Bagi OTT Asing dan Pemerintah Resmi Memblokir Situs yang Berisi Konten Radikal

Top