Apple, Amazon, Microsoft, dan Google Bersatu

Persatuan Vendor Besar Dunia – Bersaing boleh saja, namun apabila kepentingan bersama hendak dimusnahkan bisa beda ceritanya. Hal ini yang mungkin menjadi anomali terbaru jika terjadi di abad ini. Dikabarkan dari okezone (25/4/2016), Apple, Amazon, Microsoft, dan Google tengah bersatu melawan Pemerintah Amerika Serikat. Perlawanan yang dimaksud bukan perlawanan fisik, melainkan perlawanan pemikiran. Pasalnya, Negeri Paman Sam tersebut tengah menggodok Undang-Undang anti enkripsi.

apple-amazon-microsoft-dan-google-bersatu

Penggodokan undang-undang tersebut tentunya tidak lepas dari sikap Apple yang menolak membantu FBI pada kasus iPhone 5c kemarin. Mungkin karena dipaksa harus menemui kesulitan akhirnya pemerintah bergerak untuk meluruskan kejadian ini. Tentu saja, baik pemerintah amupun Apple punya alasan yang kuat. Sisi pemerintah menginginkan penegakan hukum yang didukung oleh pihak manapun juga. Sedangkan Apple bersikeras dalam menjaga privasi konsumennya.

Mungkin merasa senasib akrena terjun dalam dunia jasa telekomunikasi terenkripsi, baik Apple, Amazon, Microsoft, dan Google akhirnya melakukan perlawanan via surat terbuka. Surat tersebut dilayangkan untuk Senator Amerika Serikat (AS) Richard Burr dan Dianne Feinstein. Bocorannya, RUU tersebut akan mengikat perusahaan tersebut untuk mau menyerahkan kode enkripsinya atas perintah pengadilan setempat.

Dilansir dari sumber yang sama, isi surat tersebut memberikan alasan mengapa rancangan undang-undang tersebut harus dihentikan pembahasannya. Satu hal yang paling ditakuti adalah munculnya backdoor. Kemucnulan backdoor akan menciptakan peluang eksploitasi oleh orang jahat. Eksploitasi tersebut sedikit banyak, cepat atau lambat akan menekan jumlah pengguna produk Amerika karena dirasa tidak lagi aman. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kelanggengan perusahaan raksasa tersebut di Amerika Serikat.

Selain keempat perusahaan terseut, Twitter, Facebook, dan Dropbox ikut mendorong dari belakang sebagai tokoh penolakan RUU terkait. Setidaknya, apa yang menjadi pemikiran koalisi yang bernama Reform Government Surveillance ini adalah sebagai berikut :

1. membatasi kewenangan pemerintah untuk mengumpulkan data pengguna;

2. memastikan transparasi dalam tuntutan pemerintah untuk akses; dan

3. memastikan kerangka hukum yang jelas dengan check and balances yang tepat.

Tentu saja, siapapun pemenangnya terhadap kejadian ini akan emngakibatkna perubahan besar di dunia telekomunikasi mobile dan teknologi global ke depannya. Bahkan bisa jadi, apabila RUU tersebut gol, beberapa perusahaan enkripsi AS akan segera gulung tikar karena tak kuat bersaing dnegan perusahaan enkripsi luar negeri lainnya. Baca juga

Top